Legalitas.Org

Oleh: Husendro, S.H.
[Penulis adalah Staff for Subcommission on Monitoring and Investigation Komnas HAM :: Lawyer and Human Rights Defender]

PENDAHULUAN
Pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Serba-serbi Yayasan dan pengaturannya dalam UU 16/2001, UU 28/2004 , PP 63/2008  
Oleh: Jusuf Patrick 
[Penulis adalah Notaris & PPAT di Surabaya]

Apakah Yayasan ?
Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. 

Batasan kegiatan usaha Yayasan 
Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha dengan syarat bahwa:  

Oleh:  Asrini Juwita Sari
[asrini_j_sari@yahoo.com, http://asrini.wordpress.com]

Mungkin masih banyak dari kita yang melupakan kasus ditutupnya TPA Bantargebang oleh warga sekitar tahun 2006. Kalau boleh mengingatkan, kasus tersebut mengakibatkan distribusi pembuangan sampah warga menjadi terganggu. Hal tersebut terjadi akibat adanya protes dari warga mengenai keberadaan tempat pembuangan akhir yang mengganggu lingkungan, mencemari air serta menimbulkan penyakit dan bau yang tidak sedap.

Oleh: Jusuf Patrianto Tjahjono,SH
[Penulis adalah Notaris & PPAT Kota Surabaya] :: [Tulisan ini dipersembahkan sebagai bakti penulis kepada lembaga Notariat Indonesia, khususnya dalam rangka memperingati ulang tahun ke 100 dari Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia]

Bagian II
Dari artikel-artikel penulis yang sebelumnya yaitu tentang Notaris dan UU nomor 11 tahun 2008 dan Arti suatu Tanda Tangan, dapat dinyatakan suatu adagium sebagai berikut: Seluruh transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatan pembuktiannya sama seperti akta otentik.Pertanyaan yang mendasar adalah: Apakah itu berarti suatu akta otentik yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris dapat digantikan fungsinya oleh suatu dokumen elektronik yang ditanda tangani secara elektronik yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku?
Pasal 5 ayat 4 UU ITE mengatur bahwa: ”ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

Oleh: Jusuf Patrianto Tjahjono,SH
[Penulis adalah Notaris & PPAT Kota Surabaya]

Bagian I

Esensi keberadaan lembaga notariat yang berisi para pejabat umum ( Notaris ) diakui keberadaannya di dalam sistem hukum Indonesia khususnya melalui pasal 1868 KUHPdt: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat ” Jadi syarat otentistas suatu dokumen yaitu :
- dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- oleh atau dihadapan Pejabat Umum
- Pejabat tersebut harus berwenang di tempat akta dibuat

Yang kemudian ditegaskan melalui Undang-undang nomor 30 tahun 2004 dalam pasal 1 point 1: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."
Dalam penegasan tersebut ditetapkan bahwa Notaris adalah pejabat umum ”yang bukan satu-satunya” berwenang untuk membuat akta otentik.