Legalitas.Org

Oleh: Nurul Firmansyah, SH
[Penulis adalah Peneliti Pada Perkumpulan Qbar, Padang (www.Qbar.or.id)]

Konflik-konflik hak ulayat atas tanah dan hutan pada tahun 2008 mewarnai perjalanan kehidupan bermasyarakat di sumatera barat. Menurut catatan BPN Propinsi Sumatera Barat (2008), terdapat 801 konflik tanah (agraria) dengan proporsi terbesar di konflik tanah ulayat, sehingga daerah ini menduduki peringkat ketiga Nasional dalam sengketa agraria. Berbagai Konflik-konflik tersebut bila di telaah lebih cermat di bagi atas dua kategori, yakni konflik yang bersifat horizontal, dan konflik yang bersifat vertikal.

Oleh: Agus Suntoro, S.H.
[Penulis adalah Staf Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM]

Walaupun telah lahir beragam upaya perlindungan hak atas perumahan yang sehat dan layak huni, ternyata di Indonesia hal tersebut masih menjadi barang yang mahal. Sebagai catatan akhir tahun, Kementrian Negara Perumahan Rakyat menyampaikan bahwa pembangunan rumah layak huni yang terdiri dari RsH bersubsidi, RsH dan Rs Non Subsidi dan Rumah khusus, sampai tahun 2008 baru terealisasi sebanyak 1.026.115 unit atau 81,12% dari sasaran RPJMN 2004-2009 yang sebanyak 1.265.00 unit (www.kemenpera. go.id).