Search Berdasarkan Judul & Jenis
Legalitas On The Net
 |
Gabung di Facebook |
 |
Follow Us |
Legalitas.Org RSSPembuktian Terbalik di Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik pemberantasan korupsi dan praktik mafia di lingkungan Ditjen Pajak serta Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dilakukan dengan cara pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan para pejabatnya.
"Ini ide yang bagus untuk mencegahnya dan sudah lama menjadi pemikiran. Namun, ini adalah cara yang radikal dan sebenarnya berlawanan dengan asas praduga tak bersalah," kata Sri Mulyani kepada Kompas di sela-sela menyertai kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Batu, Jawa Timur, Senin (29/3/2010) malam tadi.
Akan tetapi, menurut Sri Mulyani, cara itu bisa dilakukan dengan pengecualian secara selektif, yaitu khusus untuk para pejabat di Ditjen Pajak serta Bea dan Cukai, juga institusi lainnya, seperti Kepolisian Negara RI (Polri), Kejaksaan Agung, hakim, pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan pejabat lainnya yang diberi kewenangan tetapi rawan serta bisa disalahgunakan.
"Namun, hal itu harus diatur lebih dulu dengan kekuatan undang-undang. Kita tunggu pengaturannya yang tidak bertentangan dengan konstitusi," kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki dan pengamat ekonomi Dradjat Wibowo meminta Sri Mulyani melakukan pemeriksaan melalui pola pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan aparat Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan yang dinilai tidak wajar.
Sumber: kompas.com
Lagu lama aransemen baru
Adalah hal yang sangat ironis dalam pemberantasan korupsi adalah terjadinya pembongkaran kasus dugaan korupsi terhadap peristiwa korupsi yang sudah mengakar dan sangat akut di Kementrian Keuangan, apakah perlu orang seperti "susno duaji" (mister blower) untuk membongkar kasus korupsi di Bea Cukai dan Pajak ? Kiranya ketegasan para pengawas internal untuk melakukan pengusutan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaannya ke KPK atau Kejaksaan, apabila tidak dapat mengungkap maka pengawas internal tersebut perlu ditindak tegas dan wajib membuktikan asal perolehan harta kekayaan yang dimiliki.
semua orang mengetahui bahwa
semua orang mengetahui bahwa perbuatan korupsi itu telah melanggar banyak hak seseorang. oleh karena itu sudah seyogyannya para koruptor dihukum dengan hukuman yang setimpal. jika pemerintah mau untuk melakukan tindakan yang ekstrem dan mengikuti negara cina, yang menyiapkan seratus peti mati dan satu untuk pemimpinnya. jika sekarang ini banyak para elit politik atau para pejabat yang melakukan tindakan korupsi berbicara tentang HAM sangatlah lucu. jika dilihat banyak orang berbicara tentang sistem pembuktian terbalik dalam kasus korupsi,buat saya sangatlah setuju, walaupun mungkin bertentangan dengan konstitusi dan HAM. tetapi dalam suatu penegakan hukum yang bersifat khusus untuk masalah korupsi sangatlah di perlukan sistem pembuktian terbalik.
Ari wibowo putra (MAHASISWA STHB O7)
semua orang mengetahui bahwa
semua orang mengetahui bahwa perbuatan korupsi itu telah melanggar banyak hak seseorang. oleh karena itu sudah seyogyannya para koruptor dihukum dengan hukuman yang setimpal. jika pemerintah mau untuk melakukan tindakan yang ekstrem dan mengikuti negara cina, yang menyiapkan seratus peti mati dan satu untuk pemimpinnya. jika sekarang ini banyak para elit politik atau para pejabat yang melakukan tindakan korupsi berbicara tentang HAM sangatlah lucu. jika dilihat banyak orang berbicara tentang sistem pembuktian terbalik dalam kasus korupsi,buat saya sangatlah setuju, walaupun mungkin bertentangan dengan konstitusi dan HAM. tetapi dalam suatu penegakan hukum yang bersifat khusus untuk masalah korupsi sangatlah di perlukan sistem pembuktian terbalik.
Ari wibowo putra (MAHASIWA STHB O7)
Pembuktian terbalik bila
Pembuktian terbalik bila terdapat pada civil law system, memang merupakan suatu dilema. Karena pada sistem civil law tidak mengenal adanya sistem pembuktian terbalik. Bahwa suatu negara pada masa ke depan ingin mengaplikasikan negara walfare state. menurut saya konstruksi pembangunan negara walfare state janganlah dikotak-kotakan pada sistem hukum (negara yang menganut sistem tertentu). Sebab generalisasi terhadap suatu sistem hukum, akan menciptakan kontradiksi di dalamnya. Hendaknya hal ini dibaca sebagai suatu paradigma baru untuk upaya pencapaian walfare tersebut.
Dalam hal ini harus ada paradigma yang kognitif aplikatif dan apresiatif dalam pembangunan hukum di masa mendatang. Jangan kita terdorong oleh mobokrasi yang dimana hal itu dilakukan untuk melindungi sekelompok status quo.
-Rinto Y, mahasiswa STHB-
SETUJU
Kalo ud mental korup ya korup aja! sita semua hasil dari korupsi dan beri hukuman mati!
Setuju
Saya sebagai pegawai di bawah Depkeu sangat setuju, segera laksanakan. Biar kami yang menjadi Pioner pemerintahan yang bersih. setelah itu berlakukan di segenap lembaga dan instansi, jangan jadikan kami domba dikandang buaya.
Saat ini kami sedang reformasi, lihat instansi dan lembaga yang tidak ingin mereformasi dirinya menjadikan kami bulan-bulanan seakan reformasi birokrasi gagal dan tidak perlu diberlakukan di instansi dan lembaga lain.
Majulah Indonesia bersih, dukung kami dalam reformasi, awasi kami dalam melangkah, karena kami tetap bangga sebagai pengusung reformasi birokrasi.