Legalitas.Org

JAKARTA – Praktik budaya koruptif di Bea dan Cukai Tanjung Priok diduga tidak hanya melibatkan pegawai di garis depan pelayanan.
Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar,pihaknya masih terus mengevaluasi hasil penggeledahan untuk mengungkap modus dan pihak yang kemungkinan terlibat dalam budaya koruptif di lembaga ini. ”Kita akan lihat. Apakah ini perilaku oknum atau sistemik, sistematis atau konspirasi,” kata Antasari di Jakarta kemarin.Pernyataan ini disampaikan Antasari terkait temuan uang yang diduga suap hingga Rp500 juta saat penggeledahan KPK di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Tanjung Priok, Jumat (30/5).

Sebanyak 80 pegawai Bea dan Cukai diperiksa dalam penggeledahan itu. Menurut Antasari, KPK masih mengkaji alasan di balik keberanian dan niat yang mendorong pegawai golongan bawah di unit pelayanan untuk menerima uang dari pengusaha. ”Itu yang jadi pertanyaan kita.Apakah dia melakukan itu karena ada niat dan kesempatan, atau karena sistem dan konspirasi yang lebih luas,”kata Antasari.

Dia pun belum bisa mengungkapkan apakah pemberian uang oleh pengusaha tertentu yang berkepentingan memuluskan impor merupakan niat sendiri,atau mereka diperas penyelenggara negara. ”Tapi yang pasti,kejahatan sudah terjadi di situ,” tegas mantan Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung itu. Antasari menyesalkan pegawai Bea dan Cukai yang masih saja menerima suap walau telah mendapat tunjangan kerja.

Sebagaimana diberitakan, Departemen Keuangan yang membawahi Direktorat Bea dan Cukai telah menghabiskan anggaran Rp4,3 triliun untuk program reformasi birokrasi. Anggaran reformasi birokrasi untuk Departemen Keuangan yang telah berjalan sejak September 2007 dilakukan untuk memperbaiki sistem kerja serta pemberian remunerasi (tunjangan kerja) pejabat dan pegawai.

Dengan adanya peningkatan gaji dan tunjangan yang diterima, para pegawai Departemen Keuangan diharapkan tidak menyalahgunakan wewenang.Pemberian tunjangan ini tercatat dilakukan sejak 1 Juli 2007 dalam bentuk tunjangan khusus pembinaan keuangan negara (TKPKN). Sementara besarannya bervariasi mulai Rp1,33 juta (golongan I dan satpam) hingga Rp46,96 juta (eselon I).

”Seharusnya bahwa sudah dilakukan hal demikian tidak akan terjadi lagi, karena kita anggap mereka sudah menjadi agen antikorupsi. Tapi ternyata ditemukan adanya indikasi penyuapan ataupun pemerasan,”kata Antasari. Menurut Antasari,jika pelayanan di Bea dan Cukai bersih, keraguan investor datang ke Indonesia akan hilang.

Pengusaha nasional juga tidak ragu dalam berniaga karena biaya yang tidak resmi bisa ditekan sampai nol. ”Itu yang kita harapkan. Jangan main-main dengan jabatan yang diberikan itu,”katanya. Dia memastikan, penggeledahan atau inspeksi mendadak KPK juga akan dilakukan pada sentra-sentra pelayanan publik lainnya.Dia berharap fakta yang didapat di Bea Cukai menjadi semangat bagi lembaga lain untuk membenahi diri.”Tidak akan berhenti, kita akan turun,” katanya.

Dua Pegawai Terindikasi

Dalam penggeledahan tersebut, dua pegawai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara terindikasi korupsi karena diduga menerima suap dan dugaan pemerasan.KPK menduga kedua pejabat fungsional berinisial N dan AGP itu secara jelas menerima uang dari pengusaha dalam pengurusan dokumen impor. Indikasi suap pegawai M yang bertugas di jalur merah serta AGP yang bertugas di jalur hijau, terungkap saat penggeledahan KPK di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jumat (30/5).

”Setelah kita temukan bukti-bukti, dia tidak bisa berkelit dan menyangkal,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin. Jasin yang memimpin penggeledahan bersama Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M Hamzah menjelaskan, pegawai N ini kedapatan menerima uang Rp25 juta dalam tas.Tim KPK juga menemukan uang sekitar Rp14 juta di kaus kaki pegawai yang sehari-harinya bekerja di jalur unit layanan yang dokumen dan fisik barang harus diperiksa terlebih dulu.

Sementara pegawai AGP, Jasin tidak ingat jumlah uang yang didapat tim KPK darinya. Namun yang jelas, kata Jasin, hasil penyelidikan KPK sejak satu bulan lalu,keduanya merupakan pegawai yang aktif menerima suap dari sejumlah importir. Dari hasil penyelidikan itu, KPK menduga uang beredar ke pihak lain. ”Mereka adalah koordinator yang membagibagikan duit itu,”kata Jasin.

Dia tidak membantah jika suap dalam rangka memudahkan pengurusan dokumen impor diduga melanggar sejumlah aturan kepabeanan. Dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak Bea dan Cukai ataupun importir tidak menutupkemungkinanmengakibatkan korupsi lebih besar karena merugikan keuangan negara. Masalah ini, ujar Jasin, akan dikembangkan setelah kasus suap terungkap jelas. ”Kita lihat sesuai pengembangan dan keterangan saksi,”katanya.

Kurangi Beban

Departemen Keuangan menyambut baik penggeledahan yang dilakukan KPK ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.Menurut Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Mulia P Nasution, penggeledahan diharapkan bisa memperbaiki pelayanan kepada dunia usaha. ”Jadi menegakkan dua hal sekaligus, menegakkan disiplin pegawai dan memperbaiki pelayanan,” ujar Mulia kepada SINDO di Jakarta kemarin.

Kalangan pengusaha menilai penggeledahan tersebut dapat mendorong pengurangan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) dari sisi Bea dan Cukai yang selama ini cukup membebani. ”Saya kira,itu akan cukup berpengaruh positif bagi dunia usaha,di mana cost kita tanggung makin kompetitif,” ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Investasi Chris Kanter.

Menurut Chris, pungutan di luar ketentuan administrasi di Bea dan Cukai merupakan salah satu sumber ekonomi biaya tinggi yang harus ditanggung kalangan pengusaha. Chris menuturkan, potensi dana pungutan yang terjadi pada kantor-kantor pelayanan cukai cukup tinggi. Meski begitu, dia mengaku tidak ada catatan pasti berapa dana yang harus dikeluarkan kalangan pengusaha.

”Namun potensinya besar. Pemeriksaan kemarin saja sudah ratusan juta rupiah,itu pun dalam jam pemeriksaan saja. Artinya, potensi dana cukup besar kalau kita kalkulasikan pada seluruh kantor layanan dan jam layanan,” lanjut dia. Pendapat senada diungkapkan Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto. Menurut dia, pungutan di Bea dan Cukai memberikan kontribusi yang cukup besar bagi tidak kondusifnya iklim usaha di dalam negeri.

”Bagi Ditjen Bea Cukai sendiri,tentunya harus selalu introspeksi dan terus berbenah diri,”ujarnya. Anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo mengaku sejak awal sudah skeptis bahwa remunerasi di Bea dan Cukai akan membawa perbaikan dan transparansi dalam pelayanan.” Sekarang rasa skeptis itu terbukti,” kata Dradjad kepada SINDO kemarin.

Menurut dia, reformasi birokrasi di tubuh Depkeu terbukti hanya dijadikan bungkus untuk menaikkan remunerasi. Hal itu terjadi karena reformasi tidak diawali dengan perombakan struktur, sistem, dan kontrol terhadap lembaga tersebut. Bahkan, lanjut dia, tidak tertutup kemungkinan bahwa unit-unit lain di Depkeu terjadi penyelewengan yang sama.

”Saya yakin di Ditjen (Direktorat Jenderal) Pajak juga terjadi penyelewengan seperti itu,”tandasnya.Karena itu, dia mengusulkan agar remunerasi di tubuh Depkeu ditinjau ulang,karena ternyata belum diikuti dengan perbaikan pelayanan. (rijan irnando purba/ rahmat sahid/zaenal muttaqin/ferial thalib)

Sumber: seputar-indonesia.com