DAFTAR RANCANGAN  UNDANG-UNDANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL 2005-2009
NO	NAMA RUU	KETERANGAN
1	RUU tentang Lembaga Kepresidenan
2	RUU tentang Kementrian Negara
3	RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan
4	RUU tentang Komisi Omdusman
5	RUU tentang Dewan Pertimbangan Presiden
6	RUU tentang Kewarganegaraan
7	RUU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
8	RUU tentang Rahasia Negara
9	RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
10	RUU tentang mata Uang
11	RUU tentang Keimigrasian
12	RUU tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan
13	RUU tentang Perkreditan Perbankan
14	RUU tentang Perbankan Syariah
15	RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
16	RUU tentang Perubahan Atas UU No.2 tahun 1992 tentang usaha Perasuransian
17	RUU tentang Pasar Modal
18	RUU tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
19	RUU tentang Restrukturisasi utang perseroan
20	RUU tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Secondary Mortgage Facilities/SMF)
21	RUU tentang perubahan UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas
22	RUU tentang Perubahan Atas UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah  dan Restribusi Daerah
23	RUU tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
24	RUU tentang Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bitung
25	RUU tentang Jaminan  Pemeliharaan Kesehatan  Masyarakat
26	RUU tentang Kesehatan
27	RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
28	RUU Perubahan Atas UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
29	RUU tentang Keolahragaan
30	RUU tentang Badan Hukun Pendidikan
31	RUU tentang Guru
32	RUU tentang Perubahan Atas UU No.15 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak Pidana Terorisme
33	RUU tentang Perfilman
34	RUU tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
35	RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 1999 tentang Ibadah Haji
36	RUU tentang Peradilan Agama
37	RUU tentang Perlindungan saksi dan korban
38	RUU tentang  Pornografi dan Pornoaksi
39	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
40	RUU tentang Pemberlakuan dan Penerapan KUHP
41	RUU tentang Hukum Acara Pidana
42	RUU tentang Narkotika
43	RUU Tentang Perubahan  atas UU No. 25 tahun 2003 tentang perubahan Atas UU No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
44	RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (Internasional Conventin for the Suppression of Terrorist Bombing)
45	RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (Internasional  Convention for the Suppression of The Financing of terrorism)
46	RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (United Nations  Conventions Against Transnational Organized Crime)
47	RUU tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Memberantas, dan menghukum Perdagangan, terutama Perempuan dan Anak, Suplemen Konvensi PBB melawan TOC (Protocol to Prevent, suppress, and Punish Trafficking in person, Especially Woman and Children)
48	RUU tentang Pengesahan Protokol Pemberantasan Penyelundupan Imigran baik melalui Darat, laut dan udara, supplemen Konvensi PBB melawan  TOC (Protocol Against The Suggling of Migrants By Land, Sea and Air)
49	RUU tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa menentang Korupsi, 2003 (United Nations Conventions Againts Corruption, 2003)
50	RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
51	RUU tentang Sekuritisasi
52	RUU tentang Mineral dan Batubara
53	RUU tentang Energi
54	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian
55	RUU tentang Perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
56	RUU tentang Perubahan Undang-undang No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan
57	RUU tentang Perposan
58	RUU tentang Perubahan Undang-undang 21 tahun 1992 tentang Pelayaran
59	RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
60	RUU tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional
61	RUU tentang Perubahan Atas UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
62	RUU tentang Perubahan UU No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
63	RUU tentang Perubahan UU No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
64	RUU tentang Penanggulangan Bencana
65	RUU tentang Perubahan atas UU no. 9 tahun 1990 tentang Pariwisata
66	RUU Pembentukan Daerah Privinsi dan Kabupaten/Kota
67	RUU tentang Hak Milik atas Tanah
68	RUU tentang Pengambilalihan Lahan untuk Kepentingan umum
69	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria
70	RUU tentang Konflik Kepentingan Pejabat Publik
71	RUU tentang Perbahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
72	RUU tentang Perubahan Atas UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
73	RUU tentang Perubahan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
74	RUU tentang Perubahan UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
75	RUU tentang Pemberian Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Lainnya
76	RUU tentang Bendera, bahasa, lambang negara dan Lagu Kebangsaan
77	RUU tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
78	RUU tentang Etika Kehidupan Berbangsa
79	RUU Perubahan atas Undang-undang No.39 Tahun 1997 tentang Hukum Pidana Militer
80	RUU tentang Hukum Acara Perdata
81	RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata
82	RUU tentang Tindak Pidana terhadap penyelenggaraan Peradilan (Contempt of court)
83	RUU tentang Pembatasan Kasasi
84	RUU tentang Kode Etik Hakim
85	RUU tentang Balai Harta Peninggalan
86	RUU tentang Keistimewaan Daerah
87	RUU tentang Pengangkatan Harta Karun
88	RUU tentang Perubahan Atas UU No.1 tahun 1979 tentang Ekstradisi
89	RUU tentang Penghapusan Perkosaan, dan Kekerasan Seksual
90	RUU tentang Penghapusan Pelecehan seksual di Tempat kerja
91	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau Pekerja di sektor informal
92	RUU tentang Anti Penyiksaan
93	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri
94	RUU tentang Prekursor
95	RUU tentang Lembaga Negara
96	RUU tentang Perlindungan Harga Komoditas Pertanian dan Pangan
97	RUU tentang Hak Paten Komoditas Pertanian
98	RUU tentang Perlindungan terhadap Pekerja HAM
99	RUU tentang Perubahan Atas UU No.12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Permasyarakatan
100	RUU tentang Perubahan Atas UU No.24 tahun 2000 tentang perjanjian Internasional
101	RUU tentang Hak-hak masyarakat Adat
102	RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum agang
103	RUU tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Institusi
104	RUU tentang Perubahan/Penggantian atas UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
105	RUU tentang Perkumpulan
106	RUU tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No.11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
107	RUU tentang Pemanfaatan Perariran  Indonesia dan Zone Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zone Tambahan
108	RUU tentang Jaminan Hipotik Sekunder
109	RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI
110	RUU tentang Administrasi/Ketatalaksanaan Administrasi Pemerintah
111	RUU tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Hak-hak Pekerja migran dan anggota Keluarganya (The Int' Cinvention of protection of migrant in workers and Their Families)
112	RUU tentang Pengesahan Konvensi Opsional Konvensi hak Anak Tentang Perdagangan anak, pornografi anak, dan prostitusi Anak
113	RUU tentang  Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap  Perempuan
114	RUU tentang Kesetaraan Gender
115	RUU tentang Perubahan UU No. 56/Prp/tahun 1960 Tentang penetapan luas Tanah Pertanian
116	RUU tentang Perlindungan  dan Pengamanan data Digital
117	RUU tentang Perubahan UU No. 4 PNPS tahun 1963 Tentang Pengamanan terhadap barang cetakan yang dapat mengganggu Ketertiban
118	RUU tentang Pengadilan Perikanan
119	RUU tentang Perubahan Atas UU No.9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil
120	RUU tentang Perubahan atas UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib  daftar Perusahaan
121	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU No. 6 tahun 1968 Tentang PMDN
122	RUU tentang Pinjaman Luar Negeri
123	RUU tentang Restruturisasi Perbankan
124	RUU tentang Perdagangan
125	RUU tentang Tata cara Penyusunan APBN
126	RUU tentang Sistem standar Nasional Indonesia
127	RUU tentang Perkreditan Perbankan
128	RUU tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
129	RUU tentang Tekhnologi Informasi
130	RUU tentang Pengelolaan Piutang Negara
131	RUU tentang Perencanaan Anggaran Negara
132	RUU tentang Obligasi
133	RUU tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No.10 Tahun 1965 tentang Kepabeanan
134	RUU tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
135	RUU tentang Pengampunan Pajak
136	RUU tentang Demokrasi Ekonomi
137	RUU tentang Pengangkutan Udara
138	RUU tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No.25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
139	RUU tentang Sistem Resi Gudang
140	RUU tentang Perubahan/Penggantian atas UU No.2tahun 1981tentang Meteorologui Legal
141	RUU tentang Transfer Dana secara Elektronik
142	RUU tentang Akuntan Publik
143	RUU tentang Cyber Crime
144	RUU tentang Lelang
145	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara
146	Ruu tentang jaring Pengamanan sistem Keuangan Indonesia
147	RUU tentang Perubahan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan tata tertib perpajakan
148	RUU tentang Perubahan UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
149	RUU tentang Perubahan UU No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
150	RUU tentang Transfer Dana secara Elektronik
151	RUU tentang Bentuk Kredit Peminjaman Bank dan Hipotik Bagi Perempuan
152	RUU tentang Badan Usaha  di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi
153	RUU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
154	RUU tentang Perkreditan Usaha dan KUKM
155	RUU tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi
156	RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
157	RUU tentang lalu lintas Barang dan jasa
158	RUU tentang Karantina Kesehatan
159	RUU tentang Praktik Kefarmasian
160	RUU tentang Praktik Perawat
161	RUU tentang Praktik Bidan
162	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
163	RUU tentang Bahan Berbahaya
164	RUU tentang Perubahan Atas UU No.16 tahun 1985 tentang Rumah susun
165	RUU tentang sistem Pengupahan Nasional
166	RUU tentang Ratifikasi Konvensi ILO No.185 tentang Dokumen identitas Pelaut
167	RUU tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
168	RUU tentang Bagi hasil Perikanan
169	RUU tentang Sistem Pengkajian dan Audit Teknologi
170	RUU tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No.25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
171	RUU tentang Perubahan UU No.43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Pegawai Negeri Sipil)
172	RUU tentang Etika Pemerintahan
173	RUU tentang Perubahan Atas UU No.12 tahun 2003
174	RUU tentangPerubahan tentang UU No.22 Tahun 2003tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD
175	RUU tentang Perubahan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
176	RUU tentang Perubahan UU No.12 Tahun 1980 tentang Hak-Hak Keuangan Lembaga Tertingg dan Tinggi Negara.
177	RUU tentang Administrasi Pemerintah
178	RUU tentang Perilaku Aparat Negara
179	RUU tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota
180	RUU tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil Political Rights (ICCPR)
181	RUU tentang Partai Politik
182	RUU tentang Perubahan Atas UU No.7 tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan
183	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
184	RUU tentang tindakan Kepolisian terhadap Anggota DPR< DPD dan DPRD
185	RUU tentang Pemerintah Pusat
186	RUU tentang Kepegawaian Daerah
187	RUU tentang Peran Serta Masyarakat
188	RUU tentang wajib Serah Arsip/Dokumen
189	RUU tentang Kepegawaian POLRI
190	RUU tentang Kesekretariatan Negara
191	RUU tentang hukum Terapan Peradilan Agaman
192	RUU tentang Perubahan Atas UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
193	RUU tentang Kerukunan Umat Beragama
194	RUU tentang Pembentukan Pengadilan inggi Agama
195	RUU tentang Badan Hukum Pendidikan
196	RUU tentang Sistem Nasional Perpustakaan
197	RUU tentang Penyempurnaan  UU No.4 tahun 1990 tentang Serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
198	RUU tentang Pendidikan Kewarganegaraan
199	RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
200	RUU tentang standard Pelayanan Publik
201	RUU tentang Administrasi Kependudukan
202	RUU tentang Perlindungan Data Pribadi di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
203	RUU tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
204	RUU tentang Perubahan atas UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
205	RUU tentang Pengaturan Hak-hak Perempuan
206	RUU tentang Pengesahan  Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
207	RUU tentang Pengesahan The  Covention on the prevention and Punishmenent of the Crime of Genocide
208	RUU tentang Pengesahan The Slavery Convention of 1926
209	RUU tentang Pengesahan The convention For Suppression of Traffic  Persond and of Exploitation of the Prostitution of Others)
210	RUU tentang Pengesahan Convention on The Means of Prohibitng and Preventing  Illicit Trafic;Import, Export and Transfer of Cultural  Heritage (1976)
211	RUU tentang Pengesahan The 1951 Convention Relating to the status  of Refugees
212	RUU tentang Penyuluhan
213	RUU tentang Insinyur
214	RUU tentang Kepemudaan
215	RUU tentang Pahlawan
216	RUU tentang Komiunitas adat Terpencil
217	RUU tentang Pengumpulan Uang dan Barang
218	RUU tentang Penyandang  Masalah Tuna Sosial