Daftar Rancangan Undang-undang Program Legislasi Nasional 2006-2009
No	Nama RUU	Keterangan
1	RUU tentangHak Milik Atas Tanah
2	RUU tentang Pengambilalihan Lahan Untuk Kepentingan Umum
3	RUU Tentang Konflik Kepentingan Pejabat Publik
4	RUU tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi
5	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6	RUU tentang Perubahan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
7	RUU tentang Perubahan UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
8	RUU tentang Pemberian Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Lainnya
9	RUU tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan
10	RUU tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
11	RUU tentang Etika Kehidupan Berbangsa
12	RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang No.39 Tahun 1997 tentang Hukum Pidanan Militer
13	RUU tentang Hukum Acara Perdata
14	RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata
15	RUU tentang Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)
16	RUU tentang Pembatasan Kasasi
17	RUU tentang Kode Etik Hakim
18	RUU tentang Balai Harta Peninggalan
19	RUU tentang Keistimewaan Daerah
20	RUU tentang Pengangkatan Harta Karun
21	RUU tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
22	RUU tentang Penghapusan Perkosaan dan Kekerasan Seksual
23	RUU tentang Kebijakan Penghapusan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja
24	RUU tentang Kebijakan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau Pekerja di Sektor Informal
25	RUU tentang Anti Penyiksaan
26	RUU Perubahan atas UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
27	RUU tentang Prekursor
28	RUU tentang Lembaga Negara
29	RUU tentang Perlindungan Harga Komoditas Pertanian dan Pangan
30	RUU tentang Hak Paten Komoditas Pertanian
31	RUU tentang Perlindungan Terhadap Pekerja HAM
32	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan
33	RUU tentang Perubahan Atas UU No.24 Tahun 2000 tentang perjanjian Internasional
34	RUU tentang Hak-hak Masyarakat Adat
35	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
36	RUU tentang Perubahan Atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
37	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
38	RUU tentang Perkumpulan
39	RUU tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
40	RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zone Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zone Tambahan
41	RUU tentang Jaminan Hipotik Sekunder
42	RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI
43	RUU tentang Administrasi/Ketatalaksanaan Administrasi Pemerintahan
44	RUU tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (the Int'Convention of Protection of Migrant in Workers and Their Families)
45	RUU tentang Pengesahan Konvensi Opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi  Anak, dan Prostitusi Anak
46	RUU tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan
47	RUU tentang Kesetaraan Jender
48	RUU tentang Perubahan UU No. 56/Prp/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
49	RUU tentang Perlindungan dan Pengamanan Data Digital
50	RUU tentang Perubahan UU No.4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang Cetakan yang Dapat Mengganggu Ketertiban
51	RUU tentang Pengadilan Perikanan
52	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
53	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
54	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU No.6 Tahun 1968 tentang PMDN
55	RUU tentang Pinjaman Luar Negeri
56	RUU tentang Restrukturisasi Perbankan
57	RUU tentang Perdagangan
58	RUU tentang Tata Cara Penyusunan APBN
59	RUU tentang sistem Standar Nasional Indonesia
60	RUU tentang Perkreditan Perbankan
61	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
62	RUU tentang Tekhnologi Informasi
63	RUU tentang Pengelolaan Piutang Negara
64	RUU tentang Perencanaan Anggaran Negara
65	RUU tentang Obligasi
66	RUU tentang Perubahan atas UU NO. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
67	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
68	RUU tentang Pengampunan Pajak
69	RUU tentang Demokrasi Ekonomi
70	RUU tentang Pengangkutan Udara
71	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
72	RUU tentang Sistem Resi Gudang
73	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
74	RUU tentang Transfer Dana Secara Elektronik
75	RUU tentang Akuntan Publik
76	RUU tentang Cyber Crime
77	RUU tentang Lelang
78	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara
79	RUU tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan Indonesia
80	RUU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
81	RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
82	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun RUU tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
83	RUU tentang Transfer Dana
84	RUU tentang Bentuk Kredit Peminjaman Bank dan Hipotik Bagi Perempuan
85	RUU tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi
86	RUU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
87	RUU tentang Perkreditan Usaha dan KUKM
88	RUU tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi
89	RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
90	RUU tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa
91	RUU tentang Karantina Kesehatan
92	RUU tentang Praktik Kefarmasian
93	RUU tentang Praktik Perawat
94	RUU tentang Praktik Bidan
95	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
96	RUU tentang Bahan Berbahaya
97	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
98	RUU tentang Sistem Pengupahan Nasional
99	RUU tentang Pengesahan Konvensi ILO No.185 tentang Dokumen Identitas Pelaut
100	RUU tentang Pensiun Pegawai dan pensiun Janda/Duda Pegawai
101	RUU tentang Bagi Hasil Perikanan
102	RUU tentang Sistem Pengkajian dan Audit Teknologi
103	RUU tentang Perubahan/Penggantian atas UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
104	RUU tentang Perubahan Atas UU NO. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Pegawai Negeri Sipil)
105	RUU tentang Etika Pemerintahan
106	RUU tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu
107	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR,DPD,DPRD
108	RUU tentang Perubahan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
109	RUU tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak-hak Keuangan Lembanga Tertinggi dan Tinggi Negara
110	RUU tentang Administrasi Pemerintah
111	RUU tentang Perilaku Aparat Negara
112	RUU tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota
113	RUU tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
114	RUU tentang Partai Politik
115	RUU tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan
116	RUU tentang Perubahan Atas UU No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
117	RUU tentang Tindakan Kepolisian terhadap Anggota DPR,DPD,SPRD
118	RUU tentang Pemerintahan Pusat
119	RUU tentang Kepegawaian Daerah
120	RUU tentang Peran Serta Masyarakat
121	RUU tentang Wajib Serah Arsip/Dokumen
122	RUU tentang Kepegawaian POLRI
123	RUU tentang Kesekretariatan Negara
124	RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama
125	RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
126	RUU tentang Kerukunan Umat Beragama
127	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama
128	RUU tentang sistem Nasional Perpustakaan
129	RUU tentang Penyempurnaan UU No.4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
130	RUU tentang Pendidikan Kewarganegaraan
131	RUU Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
132	RUU tentang Standard Pelayanan Publik
133	RUU tentang Administrasi Kependudukan
134	RUU tentang Perlindungan Data Pribadi di Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
135	RUU tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
136	RUU Perubahan Atas UU NO. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman
137	RUU tentang Pengaturan Hak-hak perempuan
138	RUU tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
139	RUU tentang Pengesahan The Convention on the prevention and Punishment of the Crime of Genocide
140	RUU tentang Pengesahan The Slavery Convention of 1926
141	RUU tentang Pengesahan The Convention For Suppression of Traffic Persons and of Exploitation of the Prostitution of Others
142	RUU tentang Pengesahan Convetion on The Means of Prohibiting and Preventing Illicit Traffic,Import,Export and Transfer of Cultural Heritage (1976)
143	RUU tentang Pengesahan The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees
144	RUU tentang Penyuluhan
145	RUU tentang Insinyur
146	RUU tentang Kepemudaan
147	RUU tentang Pahlawan
148	RUU tentang Komunitas Adat Terpencil
149	RUU tentang Pengumpulan Uang dan Barang
150	RUU tentang Penyandang Masalah Tuna Sosial
151	RUU tentang Hubungan Etnisitas
152	RUU tentang Perubahan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
153	RUU tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
154	RUU tentang Kebudayaan
155	RUU tentang Pengesahan International Economic,social, and Cultural Rights (ICESCR)
156	RUU tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
157	RUU tentang Kelautan
158	RUU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
159	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara Ilegal ( Illegal Logging)
160	RUU tentang Perlindungan Petani
161	RUU tentang Peternakan
162	RUU tentang Kesehatan Hewan
163	RUU tentang Diversifikasi Pangan
164	RUU tentang Lahan Subur Pertanian
165	RUU tentang Pengelolaan sumber Daya Alam
166	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik
167	RUU tentang Keamanan Hayati dan Pangan
168	RUU tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN tentang pencemaran Asap Lintas Batas
169	RUU tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
170	RUU tentang Geologi
171	RUU tentang Konservasi Tanah dan Air
172	RUU tentang Pengesahan Konvensi Stockholm Mengenai Persistent Organic Pollutant
173	RUU tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam mengenai Prior Informed Consent Untuk Bahan-bahan Kimia Berbahaya dan Pestisida Dalam Perdagangan Internasional
174	RUU tentang Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources for Food & Agriculture
175	RUU tentang Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
176	RUU tentang Tata Informasi Geografis Nasional
177	RUU tentang Survei dan Pemetaan Nasional
178	RUU tentang Kebumian
179	RUU tentang Metereologi dan Geofisika
180	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional
181	RUU tentang Keantariksaan
182	RUU tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
183	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
184	RUU tentang Perubahan/Penggantian atas UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
185	RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
186	RUU tentang Perubahan UU yang Menetapkan Perpu No.1 Tahun 2004 tentang Penebangan Terbuka dalam Kawasan Konservasi/Kawasan Lindung
187	RUU tentang Perubahan UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan
188	RUU tentang Perubahan UU No. 29 Tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman
189	RUU tentang Bela Negara
190	RUU tentang Penggunaan Wilayah Negara Indonesia
191	RUU tentang Perubahan UU No.23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya
192	RUU tentang Batas Wilayah Negara Kesatuan RI
193	RUU tentang Komponen Cadangan
194	RUU tentang Komponen Pendukung
195	RUU tentang Pertahanan dan Keamanan Negara
196	RUU tentang Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib
197	RUU tentang Pengabdian di Bidang Pertahanan Sesuai dengan Profesi
198	RUU tentang Perbantuan TNI Kepada POLRI (Dalam Rangka Tugas Keamanan)
199	RUU tentang Intelejen Negara
200	RUU tentang Pengesahan perjanjian Pelarangan Ujicoba Nuklir Secara Menyeluruh
201	RUU tentang Pengesahan Konvensi Pelarangan Menyeluruh Ranjau Darat anti Personil
202	RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta
203	RUU tentang Perubahan atas UU NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
204	RUU tentang Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Adat dan Tradisinya
205	RUU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
206	RUU tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
207	RUU tentang Perubahan UU No.34 Tahun 1999 tentang Kekhususan Daerah Khusus Ibukota Jakarta
208	RUU tentang Perubahan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
209	RUU tentang Perubahan UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
210	RUU tentang Otonomi Khusus Provinsi Bali
211	RUU tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang
212	RUU tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
213	RUU tentang Protokoler dan Keuangan DPR RI
214	RUU tentang Perubahan Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
215	RUU tentang Perubahan Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia
216	RUU tentang Perdagangan dan Pelabuhan Babas Bitung
217	RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera	Pengganti UU No.10 Tahun 1992 (masuk 2006)
218	RUU tentang Restrukturisasi Utang Perseroan
219	RUU tentang Keolahragaan
220	RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang No.9 Tahun 1990 tentang Pariwisata
221	RUU tentang Perposan
222	RUU tentang Pemberlakuan dan Penerapan KUHP RUU tentang Pengesahan Protokol Pemberantasan Penyelundupan Imigran Baik Melalui Darat, Laut dan Udara, Supplemen Konvensi PBB Melawan TOC (Protocol Against The Smuggling of Migrants By Land,Sea,and Air)
223	RUU tentang Hukum Acara Pidana
224	RUU tentang Perfilman
225	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
226	RUU tentang Ombusdman
227	RUU tentang Perkreditan Perbankan
228	RUU tentang Kewarganegaraan
229	RUU tentang Sekuritisasi