PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI

Note:
Kami terus mengembangkan data Peraturan/Keputusan Menteri ini
Kami juga mengharapkan partisipasi dari rekan-rekan apabila memiliki file peraturan menteri untuk dapat mengirimkan file (softcopy) peraturan tsb melalui e-mail ke admin@legalitas.org, sehingga dapat di-share dengan para user lainnya dan guna melengkapi database ini.

Jumlah data dalam kategori ini sebanyak : 71
Halaman : 1 [2] [3] [4]

No	File	Nomor Per/Kep	Judul Peraturan/Kep Menteri	Keterangan
01.		M.HH-06.KP.09-02 Tahun 2008	Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan Pada Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Tahun 2008
02.		M-01-MU.03-02 Tahun 2007	Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	Tahun 2007
03.		M-01-HT.01-10 Tahun 2007	Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan
04.		M-02-HT.01-10 Tahun 2007	Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara Republik Indonesia
05.		M-1450-KP.04.11 Tahun 2007	Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.837- Kp.04.11 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Seluruh Indonesia
06.		M.01-IZ.01.10 Tahun 2007	Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-Iz.01.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian
07.		M.80-HL.04.01 Tahun 2007	Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, Dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia Yang Berkewarganegaraan Ganda
08.
09.		M.73.KP.04.12 Tahun 2006	Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Tahun 2006
10.
11.		M.01.PR.08.10 TAHUN 2005	Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Petunjuk Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Tahun 2005
12.		M.02.PR.08.10 TAHUN 2005	Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan
13.			Lampiran I Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 TAHUN 2005 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan
14.			Lampiran II Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 TAHUN 2005 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan
15.		M.01.IZ.01.10 Tahun 2005	Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM RI Nomor M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
16.		M.01.IZ.01.10 Tahun 2005	Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pembentukan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Papua
17.
18.		M.246-KP.04.04 Tahun 2004	Peraturan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengangkatan Dalam Alih Tugas Pejabat Eselon II Dalam Lingkungan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Menusia Republik Indonesia	Tahun 2004
19.		M.O1.PR.O1.10 Tahun 2004	Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia (SIMDK) Tahun 2005 �2010
20.		M.02.PW.09.02 Tahun 2004	Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.PW.09.02 Tahun 1995 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Tahun 2004
21.		M.03.PW.07.03 Tahun 2004	Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Palu Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Ansar Dan Andi Ipong
22.		M.04.PR.07.10 Tahun 2004	Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia