Legalitas.Org

Pencarian Peraturan

Search Berdasarkan Judul & Jenis

User login

Permasalahan Hukum di Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Komposisi Pimpinan DPRD setelah Pemekaran Daerah

Judicial Review

Pengangkatan Sekretaris DPRD

Selengkapnya

Legalitas On The Net

	Gabung di Facebook
	Follow Us

Legalitas.Org RSS

Boediono Minta PR Jual Citra Baik Bangsa Indonesia

Boediono Minta public relation Jual Citra Baik Bangsa Indonesia

Seleksi Anggota KY

Seleksi Anggota KY ditargetkan selesai September

RUU Keprotokolan

Pemerintah Bahas RUU Keprotokolan

MK Batalkan UU BHP

MK batalkan UU BHPdikarekan bertentangan dengan UUD NRI 1945

Pembuktian Terbalik di Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak

Pemberantasan praktek mafia di lingkungan Ditjen Bea Cukai dan Pajak dengan Pembuktian Terbalik

Uji Materiil UU Pornografi Gugur di MK

Mahkamah Konstitusi gugurkan uji Materi UU Pornografi dengan diwarnai beda pendapat

Eksekusi Amrozi

Menkumham Setuju Amrozi Dieksekusi di Cilacap

Suap di Bea Cukai

Suap di Bea Cukai Diduga Sistematis

RUU Pornografi

Pemerintah Tak Serius Rampungkan RUU Pornografi

Interpelasi dan Hak Angket

Pemerintah dalam kenaikan harga BBM melahirkan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

berita dan peraturan


29-04	KPK Diminta Usut Korupsi Dana Pendidikan
20-04	Bibit-Chandra Kembali Menjadi Tersangka
30-03	Kemenkumham Terbitkan SPLP Gayus
29-03	Politisi Demokrat Kembali Diperiksa KPK
27-03	Bali Tolak UU Pornografi
09-08	Putusan MK, Solusi Kisruh Putusan MA
09-08	KPU di antara Putusan MK dan MA
07-08	Pembahasan RUU Tipikor Jangan Diulur
07-08	60 Hakim dan Pegawai MA Dihukum
29-07	Laporan Keuangan SRD Tak Masalah

Selengkapnya

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010

Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Western Part Of The Strait Of Singapore, 2009)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010

Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009

Undang-Undang Tentang Perubahan UU 41-2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009

Undang-Undang Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

Artikel Terbaru

KORUPSI CERMIN KOLONIALISME, KANKER DEMOKRASI DAN OPTIMISME TERHADAP PEMBERANTASANNYA

Tue, 03/08/2010 - 22:54 | legalitas

CRW_0634

Republik ini didirikan dan diikrarkan pada tanggal 17 Agustus 1945
oleh para pendiri bangsa (Founding fathers) dengan sebuah niat suci dan
tujuan yang baik yaitu hendak “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

5 comments | Tags: ARTIKEL HUKUM PIDANA