Yayasan

Pendiri Yayasan

Sesuai dengan ketentuan Permenkumham 2/2016, pengertian Yayasan adalah

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota

Dan di  Permenkumham 13/2019, diatur tentang ketetuan nama Yayasan dalam Pasal 5 bahwa:

Nama Yayasan harus memenuhi syarat:

• menggunakan huruf latin;
• minimal terdiri dari 3 (tiga) kata;
• terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata;
• tidak menggunakan angka dan tanda baca;
• tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai nama Yayasan;
• tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan
• tidak mempunyai arti sebagai Yayasan atau memiliki arti yang sama dengan Yayasan, badan hukum, persekutuan perdata, atau entitas lain yang bukan merupakan kewenangan Menteri untuk mengesahkan.
  

Pendiri Yayasan ketika proses pengurusan jasa pembuatan Yayasan telah menyepakati tentang nama, tempat kedudukan, bidang usaha, permodalan dan pengurus serta hal lainnya yang akan dituangkan di dalam Akta Notaris.

Notaris

Sesuai dengan UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta autentik.

Proses pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan akta yang dibuat oleh Notaris dan kemudian di daftarkan dalam sistem SABH di Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia

Menteri akan menerbitkan pengesahan badan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Permenkumham 2/2016, yang berbunyi:

(1) Permohonan pengesahan badan hukum Yayasan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri;
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum)

NPWP

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2018, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ketika proses SK Menteri, sistem SABH otomatis telah memberikan nomor NPWP terhadap pengesahan Yayasan baru, dan untuk kartu NPWP bisa dimintakan permohonan kepada kantor pajak setempat.

NIB dan Izin Usaha

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah mengeluarkan PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission).

Di dalam platform OSS ini terdapat nomor identitas usaha yang disebut Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penegasan tentang jenis perizinan berupa a. Izin Usaha; dan b. Izin Komersial atau Operasional.