Pencarian Peraturan


Search Berdasarkan Judul & Jenis

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Legalitas On The Net

Gabung di Facebook
Follow Us
Ingin tahu lebih cepat info peraturan terbaru yang diupload Legalitas.Org melalui e-mail? Daftarkan e-mail anda di sini (free):

Preview | Powered by FeedBlitz

Oleh: Yance Arizona
[Penulis (Yance Arizona) Alumi FH Univ. Andalas 2007, mantan Ketua Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakat (LAM&PK) FH Univ. Andalas dan Presiden BEM FHUA. Sejak bulan April 2007 berkegiatan pada Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) Jakarta] 

Pengantar
Peraturan daerah (selanjutnya diringkas Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah [vide Pasal 1 angka 7 UU No. 10/2004]. Melalui amandemen UUD 1945 yang kedua, Perda mendapatkan landasan konstitusionalnya di dalam konstitusi yang keberadaannya digunakan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [vide Pasal 18 ayat (6) UUD 1945]. Selanjutnya Pasal 12 UU No. 10/2004 menggariskan materimuatan Perda adalah seluruh materimuatan dalam rangka: a] penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan; b] menampung kondisi khusus daerah; serta c] penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Download/Lihat Artikel Selengkapnya
Klik gambar untuk membaca/mendownload artikel selengkapnya [PDF file]

 Kunjungi juga Blog Yance Arizona di Justitia Voor Iedereen

The standards of proof are higher in a criminal action than in a civil one since the loser risks not only financial penalties but also being sent to prison (or, in some countries,70-271 executed). In English law the prosecution must prove the guilt of a criminal “beyond reasonable doubt”; but the plaintiff in a civil action is required to prove his case “on the balance of probabilities”."Beyond reasonable doubt" is not defined for the jury which decides the verdict,70-284 but it has been said by appeal courts that proving guilt beyond reasonable doubt requires the prosecution to exclude any reasonable hypothesis consistent with innocence: Plomp v. R. In a civil case, however, the court simply weighs the evidence and decides what is most probable.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.